Kamis, 02 April 2009

Kualitas Pendidikan Kita

Belum lama ini (desember 2008) telah diumumkan hasil penilaian TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), suatu studi internasional yang diselenggarakan setiap empat tahun dengan tujuan mengetahui perkembangan kemampuan Matematika dan Sains bagi para pelajar di berbagai negara, penilaian dilakukan pada tahun 2007. Hasilnya sangat mengecewakan (bagi orang yang peduli terhadap pendidikan). Untuk tingkat delapan (setingkat SLTP), Indonesia berada di peringkat 36 dari 48 negara, jauh 16 tingkat dibawah Malaysia. Nilai rata-rata yang didapat siswa Indonesia pun sangat jelek yaitu hanya 397 sementara rata-rata nilai seluruh negara yang disurvei adalah 452. Selama ini Indonesia telah terlibat sebagai partisipan TIMSS sejak tahun 1999. Selain International Mathematic Olympiad (IMO) dan International Phisic Olympiad (IPhO), TIMSS diakui oleh masyarakat dunia sebagai ajang yang bergengsi untuk mengadu kemampuan Matematika dan Sains di antara para pelajar dari berbagai negara. Lebih daripada itu TIMSS bahkan diakui lebih representatif karena setiap negara peserta diwakili oleh ribuan pelajar; tidak seperti IMO dan IPhO yang lebih terkesan individual karena hanya diwakili empat sampai enam siswa.

Indonesia mengikuti TIMSS pertama kali pada tahun 1999, menyusul kemudian tahun 2003, dan terakhir tahun 2007. Dalam TIMSS 1999 misalnya, ternyata dari 38 negara peserta siswa SLTP kita hanya mampu menduduki ranking ke-34. Empat negara di bawah kita hanyalah Chili, Marocco, Filipina, dan Afrika Selatan. Lima negara terbaik saat itu adalah Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Belgia. Bagaimana dengan TIMSS 2003? Sama saja! Siswa Indonesia hanya berada pada ranking ke-35 dari 46 negara peserta yang melibatkan lebih dari 200.000 siswa. Untuk bidang sains hasil survey TIMSS 2007 menempatkan Indonesia pada peringkat 35 dari 46 negara peserta, tetap jauh (14 tingkat) dibawah Malaysia.

Dari data empirik tersebut terlihat jelas bahwa kemampuan Matematika dan Sains siswa Indonesia sangatlah rendah; dan jauh lebih rendah daripada siswa tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kemenangan beberapa siswa Indonesia dalam berbagai forum Olimpiade Internasional (IMO, IPhO dan sebagainya) yang bersifat individual tidak banyak berarti dibandingkan prestasi buruk siswa Indonesia dalam forum TIMSS yang bersifat kolektif.

Mengapa demikian? Pasti ada yang perlu diperbaiki pada faktor yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan yaitu guru. Barangkali ada yang menyangkal “Bukankah kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari kemampuan matematika dan sains saja”? Memang benar, tetapi silahkan dilihat pada sisi mana pendidikan di Indonesia berhasil? Pada aspek sosial? Etika? Moral?

Hal mendesak yang diperlukan saat ini adalah menyadari dan mengakui kegagalan sistem pendidikan kita, untuk kemudian bangkit bersama-sama memperbaiki sistem. Pemerintah telah berupaya secara nyata meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya melalui program sertifikasi guru dan alokasi APBN 20% untuk pendidikan. Tetapi apakah sebagian besar masyarakat telah menyadari bahwa kualitas pendidikan kita perlu ditingkatkan? Dan apakah peduli terhadap upaya peningkatan kualitas? Jawaban terhadap pertanyaan ini nampaknya adalah tidak, dengan kenyataan sebagai berikut:

Pertama, pemerintah telah menyadari bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas guru adalah dengan sertifikasi. Tunjangan sertifikasi telah diberikan kepada para guru yang telah memenuhi persyaratan. Tetapi telah muncul berbagai bentuk “sindiran” yang mencerminkan “kecemburuan” dari berbagai pihak, baik dari para guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi maupun dari kelompok non-guru.

Kedua, masyarakat berbondong-bondong menginginkan pendidikan gratis. Pendidikan gratis seyogyanya diberikan kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga program pendidikan gratis tidak selayaknya diberikan secara merata ke seluruh siswa. Masyarakat yang mampu semestinya malu jika anaknya dibebaskan dari pembayaran biaya sekolah, sementara masih sangat banyak anak yang belum dapat bantuan dari pemerintah.

Ketiga, banyak daerah kekurangan guru tetapi tidak sedikit lulusan sarjana kependidikan yang enggan menjadi guru dan menganggur. Ini tidak hanya berkaitan dengan kenyataan masih banyaknya guru yang pendapatannya kurang dari separuh gaji buruh, lebih dari itu berkaitan dengan proses perekrutan mahasiswa calon guru di Perguruan Tinggi. Rendahnya tingkat persaingan mahasiswa untuk memasuki jurusan kependidikan menunjukkan input calon guru yang kurang baik. Karena itu sudah sewajarnya para guru dan calon guru bertanya pada diri sendiri: Layakkah saya menjadi guru? Jika ternyata tidak layak, lantas apa yang dapat diberikan oleh guru tersebut kepada siswa? Tidakkah malah menjerumuskan siswa?

Selanjutnya bagaimana solusinya?

Salah satu solusinya adalah kerjasama. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah (guru). Pemerintah konsekuen dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Masyarakat tidak berlaku sebagai “hakim” terhadap kebijakan sekolah saja dan hanya tertarik pada sekolah jika ada kasus yang menimpa guru atau siswa di sekolah melainkan menjadi mitra bagi sekolah dalam pengembangan pembelajaran. Dan guru menyadari kekurangannya, mau berubah demi peningkatan kualitas bukan demi uang tunjangan sertifikasi saja.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar